Rapat Koordinasi persiapan pengamanan tahap distribusi logistik
Lampung Selatan, 20 November 2024 – Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriadi Yusrin memimpin rapat koordinasi persiapan pengamanan tahap distribusi logistik dan tahap pungut suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024. Rapat berlangsung di ruang Vicon Polres Lampung Selatan, dimulai pukul 14.00 WIB.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak, Pasi Intel Kodim 0421/LS Lettu Inf Tatang S., Kaban Kesbangpol Martoni Sani, Kasat Pol PP Maturidi, serta perwakilan dari Bawaslu dan para Kapolsek jajaran Polres Lampung Selatan.
Dalam pembukaannya, Kapolres Yusriadi menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjaga kelancaran setiap tahapan Pilkada. “Distribusi logistik pemilu dan proses pungut suara merupakan tahap krusial. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan semua berjalan lancar, aman, dan kondusif,” ujarnya.
Kapolres juga memaparkan strategi pengamanan distribusi logistik pemilu, mulai dari pengawalan hingga penempatan personel di lokasi strategis. Pengamanan tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup desa-desa yang sulit dijangkau.
Ketua KPU, Ansurasta Razak, memberikan apresiasi kepada Polres Lampung Selatan atas komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pilkada. Ia menyebut pengawalan distribusi logistik oleh aparat keamanan akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu di daerah tersebut.
Perwakilan Kodim 0421/LS, Lettu Inf Tatang S., menambahkan bahwa TNI akan berperan aktif dalam mendukung pengamanan di lapangan. Kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah diyakini mampu menjaga stabilitas hingga selesainya Pilkada.
Pada rapat ini, peserta juga membahas potensi gangguan keamanan, seperti konflik antarpendukung atau kendala distribusi logistik di wilayah terpencil. Langkah antisipasi berupa penambahan personel di lokasi rawan dan sistem pelaporan berbasis digital turut disiapkan.
Selain itu, Kapolres Yusriadi memberikan instruksi khusus kepada Kapolsek jajaran untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan tokoh adat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko konflik selama proses pemilu.