Gelar Cooling System Pasca Unjuk Rasa di Penengahan

Gelar Cooling System Pasca Unjuk Rasa di Penengahan

Lampung Selatan,   – Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan melalui Satuan Binmas melaksanakan kegiatan cooling system pasca aksi damai masyarakat di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan. Kegiatan berlangsung pada Kamis (2/10/2025) pagi hingga siang hari di Dusun Buring, desa setempat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Lampung Selatan, IPTU Aprizal, bersama sejumlah personel. Cooling system dilakukan sebagai upaya meredam tensi sosial pasca unjuk rasa warga terkait permasalahan ganti rugi lahan jalan tol.

“Polisi hadir untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kami mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Jika ada masalah, sampaikan melalui jalur yang tepat atau berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas,” ujar IPTU Aprizal di lokasi kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga menyaksikan langsung penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol dan PT Haka Aston (Ruas Bakter) kepada masyarakat setempat. Kehadiran perusahaan ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk mendukung kesejahteraan warga yang terdampak pembangunan.

Selain melakukan cooling system, IPTU Aprizal dan jajaran turut berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Polisi mendengarkan aspirasi mereka serta memberikan pemahaman agar segala bentuk tuntutan tetap disalurkan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Polisi Binmas juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat, antara lain pentingnya menjaga persatuan, menghindari penyebaran isu yang belum jelas kebenarannya, serta selalu berkoordinasi dengan aparat desa atau bhabinkamtibmas jika menghadapi persoalan. “Kita semua memiliki peran untuk menjaga Lampung Selatan tetap aman dan damai,” tambah IPTU Aprizal.

Melalui kegiatan cooling system ini, Polres Lampung Selatan berharap tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, kepolisian, dan pihak perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan situasi pasca unjuk rasa tetap kondusif, serta penyelesaian masalah ganti rugi dapat berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan konflik baru.